Dec
26
“Refleksi Akhir Tahun”
December 26, 2008 | |
“Refleksi Akhir Tahun”
Ferry Widodo
Tahun 2008 akan segera berakhir, fajar 2009 akan segera menyongsong, banyak hal yang telah dilewati bangsa ini sepanjang tahun 2008, baik peristiwa politik, ekonomi, sosial dan budaya. Beberapa isu terhangat yang berkembang sepanjang tahun 2008 mungkin dapat kita jadikan sebagai refleksi atas kepemimpinan rezim SBY-JK.
Diawal 2008 SBY-JK kembali mengumumkan perombakan susunan kabinet, perombakan susunan kabinet ini sebenarnya bukanlah merupakan tindakan yang efektif yang dilakukan oleh rezim SBY-JK, tindakan bongkar pasang kabinet sebenarnya lebih kepada mengukuhkan agen-agen kapitalisme sebagai pemegang kendali kekuasaan, dengan ditetapkannya Sri Mulyani dan Boediono sebagai agen penentu pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi di negeri ini. Konsekuensi dari ini semua bahwa SBY-JK dengan berani kembali menaikan harga BBM mencapai harga 6500 rupiah pada bulan Mei. Penolakan atas kenaikan harga BBM terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia, tetapi pemerintah SBY-JK berkilah bahwa kenaikan harga BBM diakibatkan kenaikan harga minyak dunia, sehingga beban subsidi minyak tidak mampu lagi ditanggung oleh pemerintah. Sungguh ironis ditengah melimpahnya sumber daya minyak Indonesia, tetapi rakyat Indonesia kemudian harus menanggung kenaikan harga minyak dan diperparah dengan kelangkaan minyak yang terjadi dibeberapa daerah.
Besarnya problem sosial yang hadir di negeri ini ditunjukan dengan besarnya angka kemiskinan yang mencapai 49,5 persen, hampir separuh dari seluruh rakyat Indonesia (data yang dirilis oleh Bank Dunia) dengan pendapatan kurang dari $ 2 perhari. Angka ini berbeda dengan angka yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini. Pemerintah mengklaim bahwa telah terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 2,21 juta jiwa dari angka semula 34,96 juta jiwa menjadi 37,17 juta jiwa, angka ini kemudian dianggap pemerintah sebagai sebuah keberhasilan yang nyata yang telah dilakukan pemerintah saat ini. Ini juga selaras dengan klaim pemerintah yang mengatakan bahwa pemerintah telah berhasil menurunkan angka pegangguran di Indonesia, mengacu pada angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6 persen. Padahal saat ini saja, besaran angka pengangguran terdidik meningkat dari tahun ke tahun. Proporsi pengangguran terdidik dari total angka pengangguran pada tahun 1994 tercatat sebesar 17 persen, menjadi 26 persen pada tahun 2004, dan kini pada tahun 2008 meningkat menjadi 50,3 persen. Artinya bahwa angka-angka yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini merupakan kebohongan publik dan semata-mata angka-angka politis demi menarik simpati masyarakat untuk pemilu 2009. Semakin besarnya angka kemiskinan kemudian berujung pada meningkatnya angka tindakan kriminalitas dikalangan masyarakat Indonesia, tercatat angka kriminalitas yang didorong dari kebutuhan ekonomi meningkat di sepanjang tahun 2008.
Belum lagi dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan pemerintah yang kontroversial. Seperti kontroversi UU Pornografi yang kembali menuai kritikan kepada pemerintah. Perbedaan interpretasi pornografi dan lemahnya pemerintah dalam membaca sosiologi-antropologi masyarakat Indonesia kembali memunculkan isu-isu disintergrasi dibeberapa daerah. Ini adalah kelemahan pemerintah dalam membaca kepetingan masyarakat dan dapat dikatakan bahwa isu UU Pornografi merupakan bagian dari pengalihan isu atas problem-problem kerakyataan yang sebenarnya dihadapi oleh rakyat Indonesia.
Lemahnya fondasi ekonomi Indonesia kembali terlihat dengan ketidak mampuan pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi global yang bermula dari krisis di AS. Kekuatan ekonomi Indonesia kembali goyah dengan hantaman krisis tersebut, ketidak mampuan pemerintah kembali ditunjukan dengan tindakan pemerintah yang mengeluarkan SKB 4 Menteri yang berkaitan dengan penempatan nominal UMP untuk tahun 2009. Terbitnya SKB 4 Menteri sebenarnya merupakan tindakan pelepasan tanggung jawab Negara dalam melindungi nasib para buruh serta Negara lebih cenderung melindungi nasib para pengusaha yang selama ini memang tidak pernah mempunyai visi mensejahteraakan nasib para buruh. Sehingga menjadi wajar apabila terjadi banyak aksi penolakan dari para buruh terhadap kebijakan SKB 4 Menteri yang dipandang semakin memarjinalkan nasib buruh Indonesia, dengan demikian SKB 4 Menteri merupakan akal-akalan pemerintah dalam menjerumuskan rakyat khususnya para buruh di Indonesia pada jurang kemiskinan.
Dipenghujung tahun 2008, rakyat Indonesia kembali dipaksa menikmati kebijakan pemerintah yang sangat anti rakyat. Kepedulian pemerintah dalam dunia pendidikan merupakan alasan disahkannya UU BHP yang justru menimbulkan gejolak aksi dibeberapa daerah karena secara substansi UU BHP ini justru memasung hakikat dari pendidikan yang sebenarnya. Dengan terbitnya UU BHP akan semakin menjauhkan rakyat Indonesia dengan dunia pendidikan karena dengan disahkannya UU BHP akan semakin melegitimasi institusi-institusi pendidikan untuk menaikan biaya pendidikan dengan alasan tidak ada subsidi dari pemerintah. Ini berarti proses privatisasi atau liberalisasi pendidikan yang sebelumnya telah diperkuat Peraturan Presiden No 76 dan 77 Tahun 2007 tentang kriteria usaha di bidang penanaman modal semakin membuka peluang besar kepada modal asing untuk berinvestasi di bidang pendidikan. Sekali lagi UU BHP ini membuka jalan bagi asing untuk memegang saham sampai 49 persen untuk tiap satuan pendidikan tingkat menengah dan universitas. Dan semua ini tidak lepas dari besarnya peran-peran lembaga-lembaga kerjasama Internasional yang telah mampu menancapkan agenda liberalisasinya di sektor perdagangan dan jasa.
Seperti yang dikatakan oleh Dale R dan Robertson SL, ”The varying Effects of Regional Organization as Subjects of Globalization on Education”, Comparative Education Review (2002), terjadinya liberalisasi pendidikan tidak terlepas dari pembentukan organisasi-organisasi regional, seperti EU, NAFTA, AFTA, GATT, PECC, dan APEC. Kehadiran organisasi-organisasi ini berpengaruh besar pada kebijakan pendidikan, bahkan sampai urusan pelaksanaan kebijakan. Global(isme) juga telah berpengaruh terhadap perkembangan konsep desentralisasi atau otonomisasi pendidikan. Hal ini akan berdampak pada pengelolaan kurikulum di setiap jurusan atau program studi, (Astiz, M F Wiseman, dan Baker D P Slouching towards Decentralization: Consequences of Globalization for Curricular Control in National Education System, 2002). (Kompas edisi 26 Desember 2008). Sehingga dengan ditetapkannya UU BHP dapat dikatakan bahwa pemerintah kembali melemparkan tangung jawabnya dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat seperti tertuang dalam UU Dasar, kepada institusi-institusi pendidikan yang telah berubah paradigmanya menjadi perusahaan.
Diruang demokrasi terjadi sebuah krisis demokrasi yang cukup besar. Mungkin Indonesia telah dianggap sebagai negara demokrasi di dunia dengan mekanisme pemilihan langsung dari tingkat Presiden hingga pemilihan Walikota. Tetapi ada beberapa hal yang kemudian menjadi catatan dalam mekanisme pemilihan secara langsung. Seperti yang terjadi dalam beberapa pilkadal dibeberapa daerah di Indonesia. Serakaian pilkadal dibeberapa daerah selain memakan biaya sangat mahal. Belum lagi biaya yang dikeluarkan oleh para kandidat. Ironisnya, pilkada langsung itu tidak berefek langsung pada perbaikan kehidupan rakyat. Yang terjadi justru sebaliknya, lahir efek negatif dari paham demokrasi dan sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia seperti polarisasi kelompok masyarakat dan merenggangnya interaksi sosial di antara masyarakat itu sendiri. Rakyat indonesia mulai merasa jenuh dengan proses demokrasi yang ada. Hal ini kemudian mendorong berkembangnya apatisme, ditandai dengan makin tingginya angka golput. Dari sejumlah pilkada di tahun 2008, ”dimenangi” oleh golput. Golput di pilkada Jawa Barat 33%, Jawa Tengah 44%, Sumatera Utara 43% dan pilkada Jatim putaran I sebesar 39,2% dan putaran II sekitar 46%. Angka golput pada sejumlah pilkada kabupaten/kota pun banyak yang berkisar antara 30 – 40% bahkan lebih.
Fenomena itu diperkirakan terus berlangsung pada pemilu 2009 nanti, tetapi apakah fenomena ini dapat kita sebut bahwa masyarakat sudah mulai pintar dalam memberikan suaranya dalam tiap pemilihan atau akibat dari rasa frustasi masyarakat yang besar terhadap mekanisme demokrasi saat ini?…
Maka dengan melihat semakin besarnya permasalah yang dihadapi bangsa ini dapat kiranya mampu menjadi ruang refleksi bagi kita semua dalam menyambut tahun 2009 ditengah-tengah gegap gempitanya pemilu 2009 dan di tengah hantaman krisis global yang diperkirakan akan dihadapi oleh bangsa ini dipertengahan tahun 2009 nanti. Pertanyaan kita kemudian bahwa harus seperti apa dan bagaimana kita menghadapi tahun 2009 nanti?….
Jawaban atas pertanyaan ini kemudian harus menjadi strategi dan taktik dalam melakukan perjuangan menuju kemerdekaan 100 % rakyat Indonesia.
Sekali saya ucapkan Selamat Natal Tahun 2008 dan Selamat Tahun Baru 2009.
Ferry Widodo Sekjend Front Perjuangan Pemuda Indonesia Pimpinan Kota Yogyakarta.
Comments
2 Comments so far
sikap politik diri.juga golput.
lha endi kok ora metu…
angel banget gawe komment.
mbok yo digawe gampang!
ora usah wedi.